BerandaKlinikKekayaan IntelektualPendaftaran Merek As...Kekayaan IntelektualPendaftaran Merek As...Kekayaan IntelektualJumat, 31 Agustus 2018Saya pemegang merek asing dari suatu perusahaan asing dan saya juga ditunjuk sebagai distributor tunggal di Indonesia. Pertanyaan, apakah saya perlu mendaftarkan lagi merek asing tersebut mengingat di negaranya merek tersebut sudah didaftarkan? Kalaupun harus mendaftar ulang, lalu apakah saya harus melakukan pengecekan laboratorium lagi untuk formula dari barang tersebut di BPOMG dan Depkes? Perlindungan hak atas merek bersifat teritorial. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum di Indonesia sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia “Ditjen KI”. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri Hukum dan HAM "Menteri"; atau Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Dari kondisi yang Anda sampaikan di atas, kami asumsikan Anda menerima hak untuk menggunakan merek dari suatu perusahaan asing pemegang hak atas merek di negaranya untuk dapat menggunakan merek tersebut di Indonesia. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk Anda ketahui bahwa perlindungan hak atas merek adalah bersifat teritorial. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum di Indonesia sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia “Ditjen KI”.Pada dasarnya pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 UU MIG yaituHak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut walaupun merek yang dimiliki oleh perusahaan asing tersebut telah terdaftar di negaranya, belum tentu merek tersebut telah terdaftar di Langsung Mengadakan Perjanjian Lisensi?Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU MIG, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek merek terdaftar di sini tentunya adalah si penerima hak eksklusif yang diberikan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika Anda langsung mengadakan perjanjian lisensi dengan perusahaan asing tersebut, sebelum merek tersebut telah terdaftar di Indonesia. Yang dianggap pemilik merek adalah yang pertama kali mendaftarkannya di Ditjen ProtocolDalam perkembangannya, dikutip dari pemaparan T. Didik Taryadi selaku Kepala Sub Dit. Pemeriksaan Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, DJKI, dalam Workshop Hukumonline 2018 tentang Perkembangan Regulasi Merek Internasional Madrid Protocol dan Optimalisasi Perlindungan Merek Terdaftar bagi Pelaku Usaha, bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota Madrid Protocol yang ke 100, Madrid Protocol berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 2018. Madrid Protocol merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang sistem administrasi pendaftaran merek secara internasional bagi para Didik, sistem madrid diperlukan untuk perluasan perlindungan di luar batas negara, mengingat sifat perlindungan atas suatu pendaftaran merek bersifat UU MIG, telah diatur juga mengenai permohonan pendaftaran merek internasional dalam Pasal 52 ayat 1 UU MIG. Penting untuk dibahas bahwa permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupaPermohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri Hukum dan HAM “Menteri”; atauPermohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro Pasal 10 PP 22/2018, diatur sebagai berikutMenteri menerima Pendaftaran Internasional dari Biro menerima Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menerima biaya Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.[1]Selanjutnya setelah merek tersebut didaftarkan, akan dilakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan UU MIG.[2]Kemudian Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif yang dapat berupa didaftar atau ditolak kepada Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 18 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Pendaftaran Internasional.[3]Dalam hal hasil pemeriksaan substantif Pendaftaran Internasional didaftar, Menteri[4]menyampaikan pernyataan pemberian pelindungan kepada Biro Internasional;menerbitkan sertifikat Merek; danmelakukan pengumuman di dalam Berita Resmi menurut hemat kami, dalam kasus Anda dapat juga perusahaan asing yang memegang hak atas merek asing tersebut mendaftarkan mereknya di Indonesia melalui cara Pendaftaran Internasional menurut Madrid Protocol sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, barulah mengadakan perjanjian lisensi dengan Anda sebagai distributor tunggal di informasi, perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.[5]Penggunaan merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik merek.[6]Kemudian, apabila produk yang hendak didaftarkan adalah merupakan produk makanan dan/atau obat-obatan, maka perlu didaftarkan juga ke Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum produk tersebut dapat diedarkan di jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Biro Internasional adalah Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia World Intellectual Property Organization Pasal 1 angka 3 PP 22/2018[5] Pasal 42 ayat 3 dan 4 UU MIGTags

daftar agen tunggal pemegang merek di indonesia